REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI ILMU HUKUM BERBASIS JURISPRUDENSI INTEGRATIF-TRANSENDENTAL UNTUK KEADILAN SOSIAL DAN KEMASLAHATAN SEMESTA

Abstract

ABSTRACT

Positivist-legalistic approaches continue to create a gap between formal validity, socio-cultural realities, public welfare, and substantive justice. Alternative approaches, including integrative jurisprudence, progressive law, living law, maqasid al-shari'ah, and transcendental law, offer partial solutions but remain insufficiently integrated within an epistemological architecture for Indonesian law. This study aims to analyze the epistemological limitations of legal positivism, formulate the Integrative-Transcendental Maslahah Jurisprudence Paradigm (JIT-K), and develop a mechanism for evaluating norms. The study employs normative-philosophical legal research with conceptual, philosophical, and hermeneutic approaches. Analysis involved mapping and critically evaluating theories, norms, and literature, followed by synthesis of four epistemic dimensions and coherence testing. The findings formulate the Tetra-Helix Epistemic Architecture, integrating nomological-positive, socio-cultural, teleological-maslahah, and transcendental-ethical dimensions. It also develops the Tripartite Validity System, evaluating norms through cultural-sociological, teleological-distributive, and transcendental-humanistic validity. JIT-K repositions legal validity from a formal orientation toward integrative reasoning that preserves legal certainty while connecting it with social context, public welfare, human dignity, and ecological responsibility. Thus, the paradigm provides an epistemological basis for balancing legality, public welfare, and ethics in legal reasoning. JIT-K remains a conceptual construction requiring further examination through judicial decisions and legislative practice.

ABSTRAK

Pendekatan positivistik-legistik dalam hukum masih menyisakan kesenjangan antara validitas formal, realitas sosio-kultural, kemaslahatan, dan keadilan substantif. Pendekatan alternatif, seperti jurisprudensi integratif, hukum progresif, living law, maqasid al-shari'ah, dan hukum transendental, telah menawarkan solusi parsial, tetapi belum terintegrasi dalam satu arsitektur epistemologis untuk konteks hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterbatasan epistemologis positivisme hukum, merumuskan Paradigma Jurisprudensi Integratif-Transendental Berbasis Kemaslahatan (JIT-K), dan mengembangkan mekanisme evaluasi normanya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-filosofis dengan pendekatan konseptual, filosofis, dan hermeneutika hukum integratif. Analisis dilakukan melalui pemetaan dan evaluasi kritis terhadap teori, norma, serta literatur, dilanjutkan sintesis empat dimensi epistemik dan uji koherensi konseptual. Hasil penelitian merumuskan Tetra-Helix Epistemic Architecture yang mengintegrasikan dimensi nomologis-positif, sosio-kultural, teleologis-kemaslahatan, dan transendental-etis. Penelitian juga menghasilkan Tripartite Validity System yang menguji norma melalui validitas kultural-sosiologis, teleologis-distributif, dan transendental-kemanusiaan. Secara teoretis, JIT-K mereposisi validitas hukum dari orientasi formal menuju penalaran integratif yang mempertahankan kepastian hukum sekaligus mengaitkannya dengan konteks sosial, kemaslahatan publik, martabat manusia, dan tanggung jawab ekologis. Dengan demikian, paradigma ini menawarkan dasar epistemologis untuk menyeimbangkan legalitas, legitimasi sosial, kemaslahatan, dan etika dalam penalaran hukum. JIT-K merupakan konstruksi konseptual yang masih memerlukan pengujian pada putusan dan pembentukan hukum.