INTERAKSI DAN PENGARUH PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP ARAH KEBIJAKAN KESEHATAN

Meyldha Indah; Jubaida F Abdullah

Authors

Meyldha Indah Universitas Mataram
Jubaida F Abdullah Universitas Mataram

Keywords:

Kebijakan Kesehatan, Mengidentifikasi Berbagai Kepentingan, Jumlah Responden

Abstract

ABSTRAK

Kebijakan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari keberagaman kepentingan para aktor yang berperan di dalamnya, seperti pemerintah, sektor swasta, tenaga medis profesional, kalangan akademisi, serta masyarakat sipil. Penelitian ini menelaah bagaimana interaksi dan dinamika kepentingan di antara berbagai pihak tersebut memengaruhi proses perumusan serta pelaksanaan kebijakan kesehatan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian literatur yang berfokus pada kebijakan publik dan kesehatan (Walt & Gilson, 1994; Buse et al., 2012), studi ini menekankan pentingnya analisis aktor (actor analysis) untuk memahami hubungan kekuasaan, proses negosiasi kepentingan, serta potensi konflik yang muncul dalam penyusunan kebijakan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterbukaan proses, partisipasi yang bermakna, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel merupakan faktor penting dalam menyeimbangkan kepentingan para pihak sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih berkeadilan dan berorientasi pada peningkatan kesehatan masyarakat. Studi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperkuat tata kelola kebijakan kesehatan yang inklusif dan berbasis pada bukti ilmiah.

References

Baum, F., Freeman, T., Sanders, D., Labonté, R., & Lawless, A. (2022). Apa peran masyarakat sipil dalam pembuatan kebijakan kesehatan? Ilmu Sosial & Kedokteran, 300 , 114930.

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114930

Brown, T., Cueto, M., & Fee, E. (2021). Politik kesehatan global. Jurnal Kebijakan Kesehatan Masyarakat, 42 (2), 163–176. https://doi.org/10.1057/s41271-021-00291-3

Buse, K., Mays, N., & Walt, G. (2018). Membuat kebijakan kesehatan (edisi ke-2). Open University Press. https://www.mheducation.co.uk/making-health-policy-9780335246348-emea-group

Buse, K., Mays, N., & Walt, G. (2023). Membuat kebijakan kesehatan (Edisi ke-3rd). Pers Universitas Terbuka. https://www.mheducation.co.uk/making-health-policy-third-edition-9780335250789-emea-group

Cairney, P., & Oliver, K. (2017). Pembuatan kebijakan berbasis bukti tidak seperti kedokteran berbasis bukti, jadi sejauh mana seharusnya hal itu dilakukan? Penelitian Kesehatan, Kebijakan dan Sistem, 15 (35), 1–11. https://doi.org/10.1186/s12961-017-0192-x

de Renzio, P., & Wehner, J. (2017). Dampak keterbukaan fiskal. Pengamat Penelitian Bank Dunia, 32 (2), 185–210. https://doi.org/10.1093/wbro/lkx003

Fischer, F., & Miller, GJ (2021). Buku Pegangan Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik, dan Metode (edisi ke-2). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781315093192

Freeman, T., Baum, F., Javanparast, S., Labonté, R., & Lawless, A. (2020). Mempromosikan kesetaraan kesehatan dalam proses kebijakan: Studi kasus dari Australia. Health Promotion International, 35 (1), 32–44. https://doi.org/10.1093/heapro/day101

Greer, SL, King, EJ, Massard da Fonseca, E., & Peralta-Santos, A. (2019). Politik reformasi kebijakan kesehatan . Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780190675410.001.0001

Greer, SL, Wismar, M., Figueras, J., & McKee, M. (2017). Memperkuat tata kelola sistem kesehatan: Kebijakan yang lebih baik, kinerja yang lebih kuat . Open University Press. https://www.mheducation.co.uk/strengthening-health-system-governance-9780335263284-emea-group

Hood, C. (2016). Transparansi dalam perspektif sejarah. Dalam C. Hood & D. Heald (Eds.), Transparansi: Kunci untuk tata kelola yang lebih baik?. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199659694.001.0001

Kickbusch, I., & Gleicher, D. (2022). Tata Kelola Kesehatan di Abad 21 (Edisi Diperbarui). Organisasi Kesehatan Dunia. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-EURO-2022-5142-44946-65164

Kickbusch, I., Allen, L., & Franz, C. (2019). Penentu komersial kesehatan. The Lancet Global Health, 7 (12), e895–e896. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30217-0

Mackintosh, M., Channon, A., Karan, A., Selvaraj, S., Zhao, H., & Cavagnero, E. (2016). Apa itu sektor swasta? Memahami penyediaan swasta dalam sistem kesehatan negara berpenghasilan rendah dan menengah. The Lancet, 388 (10044), 596–605. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00342-1

Marmor, T., & Oberlander, J. (2016). Dari HMO ke ACO: Pencarian cawan suci dalam kebijakan kesehatan AS. Jurnal Politik Kesehatan, Kebijakan dan Hukum, 41 (4), 681–702. https://doi.org/10.1215/03616878-3620934

Marmot, M., Allen, J., Goldblatt, P., Herd, E., & Morrison, J. (2020). Kesetaraan kesehatan di Inggris: Tinjauan Marmot 10 tahun kemudian . Institut Kesetaraan Kesehatan.

Marmut, M. (2020). Keadilan kesehatan di Inggris: The Marmot Review 10 tahun kemudian . Institut Pemerataan Kesehatan.

McKee, M., Stuckler, D., & Basu, S. (2020). Di mana tidak ada layanan kesehatan: Kemitraan publik-swasta dan sistem kesehatan. BMJ, 368 , m693. https://doi.org/10.1136/bmj.m693

Oliver, K., Lorenc, T., & Innvær, S. (2019). Arah baru dalam penelitian kebijakan berbasis bukti. Penelitian Kesehatan, Kebijakan dan Sistem, 17 (94), 1–7. https://doi.org/10.1186/s12961-019-0499-x

Organisasi Kesehatan Dunia. (2017). Tata Kelola untuk Kesetaraan Kesehatan . WHO Press.

Organisasi Kesehatan Dunia. (2021). Kerangka kerja Kesehatan dalam Semua Kebijakan (HiAP) untuk tindakan negara . WHO Press.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/352558

Organisasi Kesehatan Dunia. (2022). Partisipasi publik dan transparansi dalam kebijakan kesehatan . WHO Press. https://www.who.int/publications

Renedo, A., & Marston, C. (2019). Mengembangkan perawatan yang berpusat pada pasien: Sebuah studi etnografi tentang keterlibatan pasien dalam kebijakan kesehatan. Ilmu Sosial & Kedokteran, 231 , 104–112. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.04.041

Roehrich, JK, Lewis, MA, & George, G. (2017). Apakah kemitraan publik-swasta merupakan pilihan yang sehat? Ilmu Sosial & Kedokteran, 182 , 74–82. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.04.016