OPTIMASI SARPRAS DIGITAL DALAM MEMENUHI STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI SEKOLAH DASAR BALIKPAPAN

Abstract

ABSTRACT

Education in the global era depends on digital infrastructure, which plays a crucial role as a transformative tool to help educators improve the quality of learning in elementary schools. This infrastructure supports the achievement of indicators in the Education Report Card and the Minimum Service Standards (SPM) for Education. This study employs a qualitative approach using the case study method. The study aims to analyze the optimization of digital infrastructure in meeting minimum service standards in elementary schools. Data collection was conducted using techniques such as interviews, observations, and documentation, gathering information from key informants including the school principal, infrastructure managers, classroom teachers, and administrators/technicians. Data analysis utilized the Miles and Huberman model through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research findings were derived through the four theoretical stages of Planning, Organizing, Actuating, and Controlling (POAC): planning—which involved reviewing educational reports and the ratio of devices to the predetermined minimum service standards; organizing human resources and assigning tasks for the management of digital infrastructure; implementing technology integration in learning and providing training for teachers; and, finally, supervision through periodic monitoring and evaluation. Data validity was assessed through source triangulation and methodological triangulation. The main factors supporting the optimization of digital infrastructure by the Department of Education and Culture are the provision of devices and digital training for teachers. Existing obstacles include network infrastructure, limited availability of Digital Interactive Whiteboards (DIWs), user behavior, and external factors. The results of this study provide recommendations for elementary schools to collaborate with the government and relevant parties and to engage in continuous development to enhance human resource competencies.

ABSTRAK

Pendidikan di era global tergantung pada sarana prasarana berbasis digital yang berperan penting sebagai alat bantu transformatif untuk memudahkan tenaga pendidik untuk memajukan tingkatan kualitas pembelajaran di Sekolah Dasar. Sarana prasarana berperan untuk mendukung pencapaian indikator dalam Rapor Pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian bertujuan menganalisis optimasi sarana prasarna digital dalam memenuhi standar pelayanan minimum di sekolah dasar. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mengambil informasi dari narasumber dari kepala sekolah, pengelola sarana prasarana, guru kelas dan admin/teknisi. Untuk analisa data menggunakan model Miles dan Huberman dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk hasil penelitian dilakukan melalui empat tahapan teori Planning, Organizing, Actuating dan Controlling (POAC), yaitu perencanaan dengan melihat rapor pendidikan dan rasio perangkat dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan, pengorganisasian sumber daya manusia dan pembagian tugas dalam melakukan pengelolaan sarana prasarana digital, pelaksanaan integrasi teknologi dalam pembelajaran serta pelatihan terhadap guru, dan yang terakhir adalah pengawasan melalui monitoring serta evaluasi secara berkala. Penggunaan keabsahan data sebagai pengecekan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Faktor pendukung utama dalam optimasi sarana prasarana digital dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu bantuan perangkat serta pelatihan digital bagi guru. Hambatan yang ada yaitu inrastruktur jaringan, keterbatasan perangkat Papan Interaktif Digital (PID), perilaku pengguna, serta faktor eksternal. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi pada sekolah dasar untuk melakukan kolaborasi dengan Pemerintah, pihak terkait, dan pengembangan secara berkelanjutan untuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia.