PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSIONALITAS LEGISLASI NASIONAL: STUDI KASUS TERHADAP PENGUJIAN UU PEMILU TAHUN 202424

Ari Fajri; Isbullah; Yayan Ansori  Pernanda; Luluk  Ariyanti; Muhamad Suhardi

Authors

Ari Fajri Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru Cendekia
Isbullah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru Cendekia
Yayan Ansori Pernanda Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru Cendekia
Luluk Ariyanti Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru Cendekia
Muhamad Suhardi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru Cendekia

Keywords:

Mahkamah Konstitusi, Konstitusionalitas, Pengujian UU Pemilu 2024

Abstract

ABSTRACT

Agrarian conflict and land tenure inequality are ongoing social and legal issues in Indonesia, which further exacerbate social injustice in society. Although the state has enacted the Basic Agrarian Law (UUPA) which is oriented towards equitable distribution of land tenure and people's welfare, the implementation of the policy does not always go as expected. This research aims to examine the role of the state in guaranteeing citizens' constitutional rights to land, with a focus on analyzing agrarian conflicts and inequality in land tenure. The method used in this research is a normative juridical approach, utilizing secondary data sourced from legislation, legal literature, and the results of previous research. The results show that land tenure inequality and agrarian conflicts in Indonesia are not only caused by socio-economic factors, but also by weaknesses in the implementation of state agrarian policies. The state fails to fulfill its responsibility to ensure land rights for the people, especially for smallholders and indigenous peoples. In addition, agrarian policies that favor corporate interests have exacerbated inequality and increased the number of agrarian conflicts. Therefore, this research recommends the need for fairer agrarian reform, more equitable land redistribution, and improved conflict resolution mechanisms that involve communities in the decision-making process. This research also emphasizes the importance of state involvement in providing stronger legal protection for affected communities, as well as ensuring that agrarian policies truly reflect the principles of social justice contained in the UUPA.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga konstitusionalitas legislasi nasional, dengan fokus utama pada pengujian Undang-Undang Pemilu Tahun 2024. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, MK berperan penting dalam memastikan bahwa setiap produk legislasi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945, serta tidak merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui analisis terhadap putusan-putusan MK yang relevan, baik dari segi legalitas formal maupun dampaknya terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK menjalankan fungsi konstitusionalnya dengan mempertimbangkan aspek-aspek normatif dan substantif dalam setiap pengujian undang-undang. Dalam perkara pengujian UU Pemilu 2024, MK menegaskan pentingnya sistem proporsional terbuka untuk menjaga kedaulatan rakyat dan keterwakilan yang lebih adil. Namun, pada beberapa isu, seperti presidential threshold dan syarat usia calon presiden/wakil presiden, MK cenderung mempertahankan stabilitas politik meskipun hal ini menimbulkan pembatasan terhadap hak partisipasi politik. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi, terdapat tantangan dalam menjaga independensi dan legitimasi publik terhadap putusannya yang kadang-kadang dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang.Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Mahkamah Konstitusi terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, serta lebih responsif terhadap perkembangan politik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar konstitusi

References

Azkannasabi. 2024. “Tinjauan Hukum Tata Negara atas Pembatalan Revisi UU Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi.” Journal Pedia 1(1). Tersedia di: https://journalpedia.com/1/index.php/dht/article/download/3939/4111/12728.

Nelwan, Yez Gabriel, Josepus Julie Pinori, dan Harly Stanly Muaja. 2025. “Kekuatan Hukum Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi terhadap Perubahan Undang-Undang (Uji Materiil UU Pemilu Mengenai Batas Usia Presiden dan Wakil Presiden. Putusan MK: 90/PUU-XXI/2023).” Lex Privatum 15(1). Tersedia di: https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/60475.

Putra, Putu Surya Permana, dan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi. 2025. “Problematika Pengujian Undang-Undang yang Mulai Berlakunya Tidak pada Tanggal Diundangkan.” Jurnal Kertha Desa 13(6): 477–500. Tersedia di: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/118450/59354.

Trianjaya, Muhammad Ide. 2024. “Penerapan Hukum Tata Negara dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia: Tantangan dalam Dinamika Politik Kontemporer.” El-Siyasa: Journal of Constitutional Law 2(1): 29–38. Tersedia di: https://jurnal.itscience.org/index.php/ijbl/article/view/5694.

Zainal, Muhammad Khusnul Fauzi, Syukri Akub, dan Andi Muhammad Sofyan. 2021. “Burden of Proof Reversal in Criminal Acts of Money Laundering.” Mulawarman Law Review 6(2): 98–104. DOI: https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.4325.

Nelwan, Yez Gabriel, Josepus Julie Pinori, dan Harly Stanly Muaja. 2025. “Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023: Implikasi terhadap Sistem Pemilu di Indonesia.” Lex Privatum 15(2). Tersedia di: https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/60525.

Situmorang, Aldi. 2022. “Tanggung Jawab Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas UU Pemilu.” Jurnal Konstitusi dan Demokrasi 8(1): 55–68. DOI: https://doi.org/10.25041/jkd.v8i1.1120.

Hartono, Budi. 2023. “Peran Judicial Review dalam Menjaga Prinsip Pemilu Demokratis di Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 20(2): 131–145. DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.1293.

Fatimah, Lailatul. 2021. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Presidensial dan Parliamentary Threshold.” Jurnal Hukum dan Peradilan 10(3): 215–232. DOI: https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.215-232.

Wijayanti, Rini. 2020. “Konstitusionalitas Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilu: Analisis terhadap Putusan MK.” Jurnal Konstitusi 17(4): 820–837. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1747.

Susanto, Aditya Rizky. 2023. “Perbandingan Uji Materiil antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Jerman.” Konstitusi dan Hukum Publik 5(2): 198–212. DOI: https://doi.org/10.23920/kph.v5i2.823.

Yuliana, Diah. 2022. “Pengaruh Putusan MK terhadap Pembentukan Undang-Undang Bidang Politik.” Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik 4(1): 47–62. DOI: https://doi.org/10.24843/jdkp.v4i1.9561.

Nasution, Ahmad Rifa’i. 2021. “Mahkamah Konstitusi dan Uji Formil UU Pemilu: Telaah Teoritis dan Praktik.” Jurnal Ilmu Hukum dan Kenegaraan 11(2): 95–110. DOI: https://doi.org/10.31849/jihk.v11i2.6721.

Nurhidayat, Toni. 2020. “Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi dan Demokrasi Substantif.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2(3): 342–360. DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.342-360.

Maulana, Irfan. 2023. “Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilu: Implikasi terhadap Legitimasi Elektoral.” Jurnal Ilmiah Hukum dan Politik 9(1): 103–119. DOI: https://doi.org/10.32939/jihp.v9i1.5732.