ANALISIS KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DALAM PERSPEKIF MEMBANGKITKAN KEARIFAN LOKAL

Abstract

This study aims to analyze public service policies in flood disaster management in Tenilo Village, Gorontalo Regency, and to examine the integration of local wisdom in the policy process. A qualitative approach was employed to gain in-depth insights from both community members and local government officials. Primary data were collected through direct interviews with the village head and affected residents, while secondary data were sourced from official documents and relevant literature. The results reveal that the implemented public service policies tend to be reactive and lack community participation. Key challenges include limited authority at the village level, insufficient resources, weak inter-institutional coordination, and the declining role of local wisdom. Thus, policy reform is necessary to incorporate local knowledge and enhance collaboration between the government, community, and other stakeholders. Such an approach is expected to strengthen community resilience in facing flood disasters in a more sustainable manner.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pelayanan publik dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Tenilo, Kabupaten Gorontalo, serta meninjau sejauh mana pelibatan kearifan lokal dalam proses kebijakan tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam persepsi masyarakat dan pemerintah kelurahan terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan kepala kelurahan dan warga terdampak, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan publik yang diterapkan masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya partisipatif. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan kewenangan pemerintah kelurahan, sumber daya yang minim, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat akibat menurunnya nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang mengintegrasikan pendekatan berbasis kearifan lokal serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir secara berkelanjutan.