IMPLEMENTASI QANUN NO 6 TAHUN 2014 PADA WH (WILAYATUL HISBAH) DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN DI KOTA BANDA ACEH
DOI:
https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i2.4855Keywords:
Qanun Jinayat, Wilayatul Hisbah, Syariat Islam, Banda Aceh, implementasi kebijakanAbstract
Qanun No. 6 of 2014 serves as a key instrument in the enforcement of Islamic law (sharia) in Aceh, established under the framework of regional autonomy as stipulated in Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. This study aims to evaluate the implementation of Qanun Aceh No. 6 of 2014 on Jinayat Law by Wilayatul Hisbah (WH) in preventing violations of Islamic law in Banda Aceh City. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. The findings indicate that the enforcement of the qanun has been carried out through various mechanisms, including routine patrols, public outreach, and legal action. However, its effectiveness remains hindered by several challenges such as limited human resources, inadequate infrastructure, uneven public understanding, and social resistance to the application of sharia-based legal sanctions. The study highlights the importance of adopting a persuasive approach, strengthening inter-agency coordination, and enhancing the capacity of WH personnel to improve the effectiveness of the qanun’s implementation. Based on George C. Edwards III’s policy implementation theory, key factors such as communication, resources, disposition of implementers, and bureaucratic structure significantly influence the success of the policy. Through integrated and collaborative strategies, the implementation of the qanun is expected to be more effective in fostering social order in accordance with Islamic values in Banda Aceh.
ABSTRAK
Qanun No. 6 Tahun 2014 menjadi instrumen penting dalam penegakan syariat Islam di Aceh, yang diatur secara khusus melalui otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat oleh Wilayatul Hisbah (WH) dalam pencegahan pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan qanun ini telah dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti patroli rutin, sosialisasi, serta tindakan hukum. Namun, efektivitas pelaksanaan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, pemahaman masyarakat yang belum merata, serta resistensi sosial terhadap penegakan hukum berbasis syariat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif, penguatan koordinasi antar instansi, serta peningkatan kapasitas aparat WH dalam meningkatkan efektivitas implementasi qanun. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menjadi faktor penentu dalam keberhasilan kebijakan ini. Dengan strategi yang terintegrasi dan kolaboratif, implementasi qanun diharapkan dapat berjalan lebih optimal dalam menciptakan ketertiban sosial sesuai nilai-nilai syariat Islam di Banda Aceh.
Downloads
References
Abubakar, A. Y., & Halim, M. (2006). Hukum pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dinas Syariat Islam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/180852661.html
Adistya, N. (2021). Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap pelaku khalwat (Analisis peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh) [Master's thesis, UIN Ar-Raniry]. UIN Ar-Raniry Repository. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22625/
Anisa, A., et al. (2022). Ancaman pidana cambuk dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap kasus tindak pidana maisir: (Studi kasus di wilayah hukum Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh). Locus Journal of Academic Literature Review, 1(5), 245–262. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.74
Asdar, A. (2024). Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Tempat Hiburan Malam Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil) [Other thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum]. UIN Ar-Raniry Repository. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/37758/
Berutu, A. (2017). Pengaturan tindak pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014. Mazahib, 16(2), 87–109. https://doi.org/10.21093/mj.v16i2.821
Clara, H. A., et al. (2018). Implementasi kebijakan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh (Studi kasus penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat). Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 8(2), 81–96. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/960/1/Jurnal%20Wahana%20S5%20Implementasi%20Qanun.pdf
Edward, G. C., III. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.
Firdaus, S. (2021). Peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam implementasi Pasal 25 Ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang larangan penyediaan tempat Ikhtilat [Skripsi, UIN Ar-Raniry]. UIN Ar-Raniry Repository. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/19082/
Harefa, S. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia melalui hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. University Of Bengkulu Law Journal, 4(1), 35–58.
Juliandika, A., & Fazzan, F. (2024). The implementation of Islamic Sharia in the enforcement of Qanun Jinayat in Aceh: A legal analysis and social impact. Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 1(2), 148–161.
Nasution, S. (2021). Wilayatul Hisbah dan tantangan penegakan Qanun. Syariah Press.
Praja, S. J., & Ulfa, W. (2020). Implementasi qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 11–20.
Rif’at. (2025). Penegakan hukum terhadap judi online di Aceh Tenggara: Kendala dan strategi pemberantasan. Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Islam, 10(1), 35–51.
Rizky, M. (2022). Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh [Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. IPDN Repository. http://eprints.ipdn.ac.id/9576/
Sartika, H. (2022). Peran Pengawasan Satpol PP dan WH dalam Penegakan Jarimah Khamar Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Aceh Tengah [Master's thesis, UIN Ar-Raniry]. UIN Ar-Raniry Repository. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24551/
Siregar, A. G., et al. (2024). Pelaksanaan ketentuan tentang maisir dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 12(2), 448–464. https://doi.org/10.29103/sjp.v12i2.16234
Syahrin, M. A. (2019). Islamigrasi: Memahami pencari suaka dan pengungsi dalam syariat Islam (1st ed.). Politeknik Imigrasi.
Tami, M. W. (2022). Penyadaran hukum terhadap pelaku homoseksual menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat (Studi di Kota Banda Aceh) [Master's thesis, UIN Ar-Raniry]. UIN Ar-Raniry Repository. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24230/
Ubaidillah, M. H., & Ningtyas, M. A. (2025). Kontribusi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam menumbuhkembangkan industri halal. As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History, 4(1).
Yuhermansyah, E., & Andani, M. (2018). Tanggapan masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terhadap pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam, 7(1), 129–148. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i1.3964
Zuhdi, A. H. (2025). Penerapan Qanun Jinayat di Aceh. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 3(1), 188–197.
