YURISDIKSI : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSIONALITAS LEGISLASI NASIONAL: STUDI KASUS TERHADAP PENGUJIAN UU PEMILU TAHUN 202424

2025-05-19T14:57:49+00:00

ABSTRACT

Agrarian conflict and land tenure inequality are ongoing social and legal issues in Indonesia, which further exacerbate social injustice in society. Although the state has enacted the Basic Agrarian Law (UUPA) which is oriented towards equitable distribution of land tenure and people's welfare, the implementation of the policy does not always go as expected. This research aims to examine the role of the state in guaranteeing citizens' constitutional rights to land, with a focus on analyzing agrarian conflicts and inequality in land tenure. The method used in this research is a normative juridical approach, utilizing secondary data sourced from legislation, legal literature, and the results of previous research. The results show that land tenure inequality and agrarian conflicts in Indonesia are not only caused by socio-economic factors, but also by weaknesses in the implementation of state agrarian policies. The state fails to fulfill its responsibility to ensure land rights for the people, especially for smallholders and indigenous peoples. In addition, agrarian policies that favor corporate interests have exacerbated inequality and increased the number of agrarian conflicts. Therefore, this research recommends the need for fairer agrarian reform, more equitable land redistribution, and improved conflict resolution mechanisms that involve communities in the decision-making process. This research also emphasizes the importance of state involvement in providing stronger legal protection for affected communities, as well as ensuring that agrarian policies truly reflect the principles of social justice contained in the UUPA.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga konstitusionalitas legislasi nasional, dengan fokus utama pada pengujian Undang-Undang Pemilu Tahun 2024. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, MK berperan penting dalam memastikan bahwa setiap produk legislasi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945, serta tidak merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui analisis terhadap putusan-putusan MK yang relevan, baik dari segi legalitas formal maupun dampaknya terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK menjalankan fungsi konstitusionalnya dengan mempertimbangkan aspek-aspek normatif dan substantif dalam setiap pengujian undang-undang. Dalam perkara pengujian UU Pemilu 2024, MK menegaskan pentingnya sistem proporsional terbuka untuk menjaga kedaulatan rakyat dan keterwakilan yang lebih adil. Namun, pada beberapa isu, seperti presidential threshold dan syarat usia calon presiden/wakil presiden, MK cenderung mempertahankan stabilitas politik meskipun hal ini menimbulkan pembatasan terhadap hak partisipasi politik. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi, terdapat tantangan dalam menjaga independensi dan legitimasi publik terhadap putusannya yang kadang-kadang dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang.Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Mahkamah Konstitusi terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, serta lebih responsif terhadap perkembangan politik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar konstitusi

KONFLIK AGRARIA DAN KETIMPANGAN PENGUASAAN LAHAN: KAJIAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS TANAH

2025-05-19T14:56:30+00:00

ABSTRACT

ABSTRAK

Konflik agraria dan ketimpangan penguasaan lahan merupakan isu sosial dan hukum yang berkelanjutan di Indonesia, yang semakin memperburuk ketidakadilan sosial di masyarakat. Meskipun negara telah menetapkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berorientasi pada pemerataan penguasaan lahan dan kesejahteraan rakyat, implementasi kebijakan tersebut tidak selalu berjalan sesuai harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas tanah, dengan fokus pada analisis konflik agraria dan ketimpangan dalam penguasaan lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan penguasaan lahan dan konflik agraria di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi, tetapi juga oleh kelemahan dalam implementasi kebijakan agraria negara. Negara gagal dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk memastikan hak atas tanah bagi masyarakat, terutama bagi petani kecil dan masyarakat adat. Selain itu, kebijakan agraria yang lebih berpihak pada kepentingan korporasi telah memperburuk ketimpangan dan menambah jumlah konflik agraria. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi agraria yang lebih adil, redistribusi lahan yang lebih merata, serta perbaikan mekanisme penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya keterlibatan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat yang terdampak, serta memastikan bahwa kebijakan agraria benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam UUPA.

DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU): STUDI TERHADAP DAMPAKNYA TERHADAP PRINSIP CHECK AND BALANCES KEKUASAAN NEGARA

2025-05-19T14:55:16+00:00

ABSTRACT

This study aims to examine the dynamics of legal politics in the stipulation of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) and its impact on the principle of checks and balances in the Indonesian constitutional system. In the context of the presidential system adopted by Indonesia, the President's authority in issuing Perppu often raises debates because it is prone to be misused for practical political interests, not solely for the sake of legal interests in conditions of compelling urgency. This research uses a juridical-normative approach with qualitative analysis techniques based on document studies of laws and regulations, decisions of the Constitutional Court, and scientific articles in the last five years. The results show that the issuance of Perppu is often driven by political calculations of power, with justifications of urgency that are not always objectively tested. This condition results in the weakening of the legislative and judicial control functions over executive power, thus potentially disrupting the balance of power (checks and balances) in a constitutional democratic system. For this reason, it is necessary to strengthen institutional oversight mechanisms and redefine the concept of “compelling urgency” more strictly to prevent abuse of authority in the emergency legislation process. This research provides an important contribution to the formulation of more transparent and accountable legal politics in the future.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika politik hukum dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) serta dampaknya terhadap prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam konteks sistem presidensial yang dianut Indonesia, kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu sering menimbulkan perdebatan karena rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis, bukan semata-mata demi kepentingan hukum dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan teknik analisis kualitatif yang didasarkan pada studi dokumen peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta artikel-artikel ilmiah dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan Perppu sering kali didorong oleh kalkulasi politik kekuasaan, dengan justifikasi kegentingan yang tidak selalu teruji secara objektif. Kondisi ini mengakibatkan melemahnya fungsi kontrol legislatif dan yudikatif terhadap kekuasaan eksekutif, sehingga berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan (checks and balances) dalam sistem demokrasi konstitusional. Untuk itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan institusional serta redefinisi konsep “kegentingan yang memaksa” secara lebih ketat guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses legislasi darurat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi perumusan politik hukum yang lebih transparan dan akuntabel di masa mendatang.

PERSEPSI SISWA SMA TERHADAP PENTINGNYA HUKUM DI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

2025-05-19T14:54:30+00:00

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the perceptions of high school students towards the importance of law in everyday life. Law is a set of rules that regulate human behavior in society and plays an important role in maintaining order, justice, and protection of individual rights. However, students' understanding and awareness of the existence and role of law in everyday life is often limited. This study used a qualitative approach with a descriptive method, where data was collected through direct interviews with a number of students from various grade levels in one high school. The results showed that most students have a basic understanding of the law, especially those related to prohibitions and sanctions, but have not fully understood the function of the law as a whole in shaping a fair and orderly social order. Students tend to see the law as something repressive rather than preventive, and many still view the law as a matter for law enforcement officials only. Factors that influence student perceptions include family background, social media, school environment, and teaching methods in Pancasila and Civics Education (PPKn) subjects. This finding indicates the need for a more contextual and applicable learning approach in delivering legal material so that students are able to relate the importance of law to their daily life experiences. By increasing understanding and awareness of the law from an early age, it is hoped that the younger generation can grow into law-abiding citizens and contribute actively in creating a fair and orderly society.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persepsi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) terhadap pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat dan berperan penting dalam menjaga keteraturan, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu. Namun demikian, pemahaman dan kesadaran siswa terhadap eksistensi serta peran hukum dalam kehidupan sehari-hari kerap kali masih terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara langsung terhadap sejumlah siswa dari berbagai tingkat kelas di salah satu SMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki pemahaman dasar mengenai hukum, terutama yang berkaitan dengan larangan dan sanksi, namun belum sepenuhnya memahami fungsi hukum secara menyeluruh dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan tertib. Siswa cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang bersifat represif dibandingkan preventif, dan masih banyak yang memandang hukum sebagai urusan aparat penegak hukum saja. Faktor yang memengaruhi persepsi siswa antara lain latar belakang keluarga, media sosial, lingkungan sekolah, serta metode pengajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam menyampaikan materi hukum agar siswa mampu mengaitkan pentingnya hukum dengan pengalaman hidup sehari-hari. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum sejak dini, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi warga negara yang taat hukum dan berkontribusi aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan tertib.

ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PRINSIP KEADILAN SOSIAL DI NEGARA HUKUM

2025-05-19T14:53:00+00:00

ABSTRACT

This article examines the dynamics of law and the role of the state in responding to contemporary challenges in Indonesia, including criminal justice system reform, constitutionality testing of legislation, agrarian conflicts, the development of digital law, and the practice of legal politics in the issuance of laws and regulations. Through a descriptive-qualitative approach and a review of various policies and decisions of state institutions, this article finds that although a number of regulations have been implemented, there is still a gap between the ideal principles of the rule of law and the practice on the ground. Weak public participation, inequality in law enforcement, and political influence in the legislative process are the main obstacles in realizing legal justice. The Constitutional Court and law enforcement agencies play an important role, but require more progressive policy support that is responsive to social and technological change. This article recommends comprehensive legal reform based on human rights, transparency and accountability, and encourages the active involvement of communities and academics in the legislative process and legal oversight. Thus, Indonesia's legal system can evolve into an instrument of social justice that is inclusive and adaptive to global dynamics.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji dinamika hukum dan peran negara dalam merespons tantangan-tantangan kontemporer di Indonesia, meliputi reformasi sistem peradilan pidana, pengujian konstitusionalitas legislasi, konflik agraria, perkembangan hukum digital, hingga praktik politik hukum dalam penerbitan peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif dan telaah terhadap berbagai kebijakan serta putusan lembaga negara, artikel ini menemukan bahwa meskipun sejumlah regulasi telah diimplementasikan, masih terdapat kesenjangan antara prinsip negara hukum yang ideal dengan praktik di lapangan. Lemahnya partisipasi publik, ketimpangan penegakan hukum, serta pengaruh politik dalam proses legislasi menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan hukum. Mahkamah Konstitusi dan lembaga penegak hukum memainkan peran penting, namun memerlukan dukungan kebijakan yang lebih progresif dan responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Artikel ini merekomendasikan reformasi hukum secara menyeluruh yang berbasis pada hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan akademisi dalam proses legislasi dan pengawasan hukum. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat berkembang menjadi instrumen keadilan sosial yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika global.